Dia berani mengambil sikap dalam pikiran, pandangannya maupun tindakan
yang diyakini bahwa itu benar meskipun menentang arus masyarakat umum.

Salah satu yang dicatat masyarakat luas adalah permintaan maafnya
kepada korban 65  atas pembantaian yang dilakukan oleh massa banser
pada tahun 1965/1966. Itulah suatu sikap yang oleh sebagian korban
1965 diterima sebagai sikap seorang pemimpin besar, berjiwa besar.
Tidak ada suatu lembaga negara manapun maupun sosok pribadi pemimpin
golongan manapun di negeri ini, selain Gus Dur dan Nahdlatul Ulamanya
yang berani meminta maaf secara terbuka kepada korban 1965 atas
tragedi kemanusiaan yang telah merenggut  nyawa hampir 3 juta jiwa
melayang.

Banyak lagi keberanian beliau juga dalam melakukan reformasi ditubuh
pemerintahan semasa beliau menjadi presiden RI setelah rejim Soeharto
terguling. Juga keberanian beliau mengkritisi anggota DPR dengan
mengatakan “anggota DPR kok seperti taman kanak-kanak” ditengah
situasi masih maraknya iklim “kong-kalikong” antara anggota Dewan dan
birokrat pemerintah pada periode order baru sebelumnya.

Banyak yang bisa diambil pelajaran dari sosok Gusdur. Sikap yang
sungguh sangat terbuka dalam beda pendapat ditujukkan sewaktu beliau
berujar kepada saya dalam kesempatan saya berkunjung ke kantor beliau
beberapa tahun yang lalu. ” Bung tujuan perjuangan anda dan saya itu
sama hanya saja lingkungan anda dan lingkungan saya berbeda, sehingga
cara yang anda tempuh dan cara yang saya tempuh juga akan berbeda”.

Itulah Gusdur, bapak dan guru saya.

Selamat jalan Gus ! Semoga pencerahan anda akan membawa terang di bumi pertiwi.

“Semoga Tuhan akan menerima amal perbuatannya semasa hidup dan
mengampuni segala dosa-dosanya semasa hidupnya, dan semoga keluarga
yang ditinggalkan dapat melanjutkan perjuangan Gusdur yang belum
selesai”

Amien!

Prasetyo

Kepada Yth Mitra Mitra Tani Di seluruh Nusantara.

Kami hanya ingin berbagi dan bertukar pendapat di sini sbb :

Berdasar survei para ahli Pertanian kita, lahan lahan pertanian di Nusantara ini sudah lebih dari 60 persen dalam kondisi kritis. dalam arti unsur hara tanah sudah jauh di bawah kadar normal yang 4 – 5 persen. Banyak lahan lahan pertanian yang unsur haranya tinggal 2 persen, bahkan ada yang 1 persen. Dikatakan bahwa penggerusan unsur hara ini terjadi akibat pemakaian pupuk pupuk kimia sintetis, juga pestisida dan obat obatan kimia yang berlebihan. Selain unsur hara yang tergerus, pupuk pupuk yang berbasis amonia seperti urea akan menurunkan PH tanah, dan juga membuat tanah semakin lama semakin keras ( bantat ) dan tandus.

Sedangkan pestisida dan obat obatan kimia yang bersifat racun akan membunuh serangga serangga yang berguna dan tanaman, juga mikroorganisme mikroorganisme tanah. Cacing sebagai salah satu pendukung kesuburan tanah – mati – demikian pula gangang, jamur, cendawan dan bakteri yang lain. Siklus kehidupan di dalam tanah terhenti total yang tertinggal hanya endapan endapan racun racun dari zat zat kimia.

Akibat dari itu semua,tanah menjadi tandus, sakit dan hasil panen dari waktu ke waktu semakin merosot. Jika ingin mendapatkan hasil yang tinggi, pemakaian pupuk pupuk kimia harus dinaikkan dosisnya – dalam jangka panjang tanah akan semakin rusak. Seperti yang kami katakan pestisida dan obat obatan kimia akan membunuh serangga yang berguna dan serangga pengganggu,jadi semuanya mati. Saat ini yang ada hanya serangga penggangu sedangkan serangga berguna sudah susah ditemukan. Hama hama semakin ganas karena jika ada yang lolos, mereka akan berevolusi secara genetik dan akan kembali dengan daya tahan yang jauh lebih hebat – jadi, mereka akan kebal dengan dosis yang biasa – dosis harus dinaikkan yang berarti kadar racun makin bertambah.

Kontaminasi racun sudah dalam tahapan berbahaya bagi kesehatan kita semua. Mengingat kondisi lahan lahan pertanian yang seperti itu, sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk mengembalikan kesuburan lahan, bukan malah terus merusaknya. Perbaikan lahan kritis bisa dilakukan dengan cara menambahkan bahan bahan organik ditambah Asam Humus/Humic Acid sebagai pemacu percepatan mikroba tanah ( Soil Microbe Accelerator ).

Para ahli pertanian internasional sudah mengadakan percobaan percobaan dan riset untuk perbaikan lahan. Dikatakan Asam Humus/Humic Acid mempunyai peranan sangat Vital untuk perbaikan lahan. Untuk menaikkan unsur hara 1 persen diperlukan waktu sekitar 60 tahun jika hanya diberikan kompos 20 ton per ha, tetapi jika pakai Asam Humus/Humic Acid 10 ton per ha waktu yang diperlukan hanya sekitar 3 tahun saja.

Marilah kita coba bersama sama mengembalikan kesuburan lahan lahan pertanian kita agar hasil pertanian bisa naik secara bertahap yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan kita semua. Hentikan pengrusakan lahan lahan dan lingkungan kita mulai sekarang.

Jika mitra mitra tani berminat pada pupuk organik cair lengkap berbasis Asam Humus/Humic Acid; bisa kontak kami di email ini; atau di mpp_surabaya@yahoo.com atau sms di 08161398114 /031 78069387

Salam sukses, Doni

Pada kesempatan Hari Internasional Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2009 ini seluruh anggota Tani Maju Indonesia sangat perlu dan wajib merenung, melakukan introspeksi yang mendalam tentang praktek-praktek KORUPSI yang terjadi di negeri kita tercinta ini.

Kita gembira sekali bahwa semua orang di Indonesia sudah mulai “melek” dan paham bahwa KORUPSILAH biang keladi hancurnya sendi-sendi kehidupan di negeri ini. Revolusi 1945 yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan pendahulu kita untuk mencapai kehidupan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur telah tertahan oleh kekuatan dan semangat  “KORUP” para penguasa negeri. Dalam beberapa dasawarsa ini penguasa negeri telah terlena dan melupakan tugas utama membangun negeri dan justru melakukan dan membesarkan praktek KORUP yang nyata-nyata telah menyengsarakan rakyat Indonesia untuk tujuan memperkaya diri pribadi dan kelompoknya.

Perilaku korup yang dipertontonkan oleh para penegak hukum, pemimpin pemerintahan baik ditingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan telah merajalela tak terbendung dan sudah menjadi rahasia umum bahwa uang “beselan” demikian kata-kata jargon yang sangat populer dimasa lalu selalu mengiringi setiap orang dalam urusan-urusan rutinya dengan pemerintahan.

Cita-cita Revolusi 1945 pun hilang sirna karena korupsi. Koruptor memang sulit dibrantas dan konon khabarnya Bung Karno jatuh juga gara-gara mencoba membrantas korupsi di masa itu. Dan sejarah mencatat lebih dari 30 tahun di masa regim korupt Soeharto Indonesia betul-betul dikangkangi para koruptor 100%. Pada masa regim Soeharto ini pesta korupsi terlihat dimana-mana, dikantor, dijalan, dikebun dan bahkan ditengah lautan.

Korupsi tidak hanya merusak moral bangsa Indonesia, namun menghambat kemajuan negara dan bangsanya untuk menapaki jalan maju membangun negeri, membangun generasi bangsa yang mandiri merdeka, berdaulat adil dan makmur seperti cita-cita para pejuang Revolusi 1945 kita. Bayangkan saja, triyunan rupiah uang dari hutang luar negeri yang semestinya dipakai untuk membangun infrastruktur vital milik publik di negeri ini jatuh ketangan para penguasa melalui praktek KORUPSI yang sangat akut. Sehingga fasilitas dan infrastruktur pertanian yang sangat dibutuhkan para petani sampai sekarang sangat minim.

Uang trilunan rupiah itu semestinya bisa dipakai untuk membangun saluran irigasi yang panjangnya beribu-ribu kilometer. atau dapat dipergunakan untuk membangun ratusan pabrik pupuk organik yang dapat diandalkan, atau membangun balai latihan pertanian dan peternakan yang lebih banyak disetiap sudut negeri atau membangun dermaga-dermaga para nelayan yang lebih representatif dll. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini karena pemerintah tidak memiliki dana cukup untuk membangun infrastruktur itu.  Tapi ironisnya uang trilyunan rupiah seperti dalam kasus Bank Century 6.7 triliun, menguap tanpa bekas. Belum lagi uang-uang rakyat yang digelapkan dalam kasus BLBI dimasa lalu.

Kita semestinya malu bahwa selama 54 tahun Indonesia merdeka kita masih berkutat pada agenda-agenda pemberantasan KORUPSI. Kita mesti malu pada diri sendiri, kepada bangsa-bangsa dunia, kepada Tuhan YME, bahwa kita belum bisa membrantas korupsi sampai seakar-akarnya. Kita mestinya malu bahwa REFORMASI yang telah bergulir sejak tahun 1998 lalupun masih mensisakan praktek korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum dan pejabat pusat pemerintahan kita.

Oleh karena itulah maka pada kesempatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2009 ini kita segenap masyarakat Tani se Indonesia wajib hukumnya untuk mendorong pembersihan praktik korupsi dimanapun berada. Babat habis perilaku korupsi dan seret para pelanggar hukum ke pengadilan yang bersih.

Saatnya generasi tani melakukan perlawanan yang gigih terhadap praktek korupsi yang telah menyengsarakan rakyat, dan kita wajib berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, kemandirian, kedaulatan , keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang kita dambakan.

Perjuangan para pendahulu kita belum selesai dan saatnya kita lanjutkan untuk mencapai cita-cita Indonesia yang Merdeka Adil dan Makmur.

Selamat Berjuang kadang taniku, benteng terakhir Indonesia. Maju Terus Pantang Mundur!. Keluhuran generasi kita yang akan datang sangat tergantung apa yang kita kerjakan saat ini, hari ini.

Singkirkan Kepala Batu ! Ganyang Koruptor ! Ganyang tikus-tikus berdasi !

Merdeka ! Merdeka !

Prasetyo Oedjiantono

Ketua Umum

Ambil saja contoh pesta demokrasi “Pileg” dan “Pilpres” 2009 yang baru saja selesai. Keterlibatan bangsa asing dalam bentuk donatur dan bantuan-bantuan lain dengan alasan macam-macam telah terjadi. Dengan alasan membantu perhitungan dan membantu server dan teknisi sistem IT Amerika melalui IFES (International Foundation for Electoral System) telah membantu KPU pada Pilpres 2009.

Sikap seperti ini seharusnya dibuang jauh dan tidak dilakukan. Indonesia telah menjadi bangsa besar yang memiliki ahli IT ribuan. Mengapa masih menerima bantuan negara besar hanya untuk hal yang sepele ini. Ini menunjukkan bahwa para pemimpin negeri ini masih berjiwa kerdil. Sikap ini kalah jauh dengan sikap para pekerja tingkat bawah yang berani berjuang sendirian dinegeri asing dengan mengandalkan kemampuan yang dia miliki. Sementara para pemimpin negeri ini telah menunjukkan kekecilan jiwa dan patriotismenya di negeri sendiri. Kekecilan jiwa ini telah dipertontonkan dimuka rakyatnya.

Akankah sikap seperti ini akan terus dipertahankan?

Salam
Prasetyo

Jangan lupa baca buku.

Buku baru bulan ini klick disini !

===========================================

Ternak Kelinci, Ternak Uang?

Ternak kelinci sama dengan ternak uang itu sudah jamak diketahui orang. Tiada yang tersisa dari setiap elemen kelinci. Baik daging, bulu atau pesona tubuhnya masing-masing memiliki manfaat luar biasa sehingga layak mendapat harga tinggi. Kalaupun di Indonesia daging kelinci masih tergolong murah, peternak tetap untung karena masih mendapatkan feses dan urin yang luar biasa manfaatnya.

Tiga faktor

Kalau sudah begitu, kenapa orang lantas tidak berbondong-bondong beternak kelinci?

Tentu ada pasti ada faktor di baliknya. Pertama, masyarakat kita sudah jauh dari “ideologi” beternak maupun bertani. Kebanyakan orang sudah bosan menyandang predikat tani. Peternak, termasuk petani itu identik dengan keterbekalangan. Ini berbeda dengan asumsi masyarakat negara maju di mana predikat petani sejajar dengan predikat usahawan di bidang teknologi, atau pengusaha modern lainnya.

Kalau di negara maju rata-rata anak-anak muda yang berlatar belakang keluarga petani dan memperoleh pendidikan pertanian/peternakan berusaha maksimal tetap mengembangkan dunia pertanian/peternakan, lain dengan kaum muda Indonesia. Bahkan sarjana pertanian pun enggan bertani. Mereka lebih memilih menjadi kuli-kuli dengan menyerahkan secarik kertas label sarjananya.

Kedua, tidak memiliki lahan dan sarana pendukung, seperti pasokan rumput, pengelolaan pakan dan lain sebagainya. Masalah konvensional yang akan selalu terjadi di belahan dunia manapun ini sering dijadikan alasan. Nusantara dengan dua pergantian dua musim serta sumberdaya alam yang sangat mendukung masih dianggap problem. Kita lupa bahwa di negara-negara lain kondisi alamnya kalah jauh dengan Indonesia justru dijadikan tantangan untuk meraih sukses.

Ketiga, ketidaksukaan pada hewan peliharaan.

Masalah pertama adalah faktor budaya. Ini adalah masalah mentalitas bangsa secara umum di mana kalangan muda kita lebih dengan gaji pragmatis ketimbang menjadi entrepreneur, terutama di bidang peternakan atau pertanian. Alih-alih mengejar potensi ternak, mengejar potensi dirinya saja tidak mampu. Mereka lebih suka menghargai dirinya sekedar sebagai kuli ketimbang jadi wirausaha mandiri. Masalah ini agak sulit dipecahkan karena sudah menjadi masalah mental.

Faktor kedua sebenarnya bisa dipecahkan. Kita tahu setiap usaha selalu ada halangannya,-baik lingkungan, sarana, modal maupun ilmu pengetahuan. Di sini, selama ada niat dan tekad untuk mewujudkan usaha dipastikan akan mendapat jalan keluar.

Sedangkan masalah ketiga adalah masalah selera yang bisa dimaklumi. Dunia usaha tidak sekedar ditentukan oleh modal atau keinginan, melainkan sangat erat ditentukan oleh hobi. Bahkan, hobi itu sendiri yang paling banyak menentukan kesuksesan orang untuk menjadi pengusaha sukses.

Karena itu, jika di antara kita sudah memiliki jiwa peternak sekaligus wirausahawan, berniat sungguh-sungguh dan mencintai kelinci, maka modal dasar inilah yang akan mengantarkan pada kesuksesan.

Soal modal uang, pemasaran, sarana pendukung, relasi dan ilmu pengetahuan bisa didapatkan sambil menjalankan usaha. Beternak kelinci butuh jiwa kewirausahaan karena tidak sekadar mengelola ternak, melainkan harus mahir memimpin gerbong peternakan yang mana di dalamnya terdapat komponen-komponen di luar urusan ternak.

Masalah pakan misalnya, membutuhkan pemahaman yang mendalam dari seorang peternak. Karena itu seorang peternak disyaratkan harus banyak memahami ilmu nutrisi hewan. Demikian juga dengan masalah kesehatan hewan. Seorang peternak yang baik juga dituntut mengenal kesehatan hewan beserta obatan-obatannya.

Pengolahan kotoran untuk pemanfatan pupuk juga menjadi bagian terpenting dari seorang peternak agar semua potensi yang ada pada kelinci bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tak kalah pentingnya adalah kemampuan peternak dalam hal manajemen keuangan, manajemen pengelolaan karyawan, manajemen pemasaran dan lain sebagainya.

Bukan kelinci masalahnya

Mungkin prasyarat-prasyarat di atas sudah dipahami oleh banyak orang. Tetapi kenapa akhir-akhir ini banyak peternak yang hanya bertahan satu dua tahun memelihara kelinci?

Setelah penulis mengenali lebih dalam berbagai kegagalan peternak, ternyata letaknya bukan pada masalah kelinci itu sendiri, melainkan masalah pribadi seseorang. Mayoritas mereka yang tidak bisa melanjutkan beternak kelinci karena mereka tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya.

Satu contoh adalah pekerjaan kantoran. Kebanyakan para karyawan di kota hendak memainkan strategi ganda dengan tetap bekerja di kantor untuk mendapat gaji, sekaligus mendapatkan uang sambilan dari ternak kelinci. Tapi apa boleh buat, fakta membuktikan kegagalan sebagai ending dari proses yang tak serius ini. Pada mulanya mungkin merawat kelinci sangat menyenangkan, tetapi ketika ada masalah-masalah muncul di tengah jalan kita tak mampu mengatasinya.

Masalah kebersihan misalnya, menjelma sebagai kegiatan yang membosankan karena seolah-olah setiap pagi merasa diperbudak oleh kelinci piaraannya. Belum lagi urusan stok rumput, pelet dan urusan lain seperti saat keluar kota sehingga tak mampu mengurus kelincinya karena keluarga di rumah juga tidak bisa diandalkan.

Bagaimana kalau model investasi diterapkan?

Investasi dalam hal ternak yang kita kenal istilah gaduh (bagi hasil) bisa jadi solusi. Tetapi kita harus tahu benar siapa yang menjalankan usaha ini. Kita tahu investasi asal-asalan pada ternak kambing, domba atau sapi sering mengalami kegagalan. Penyebabnya bisa digeneralisasi karena ketidakberesan peternak itu sendiri.

Sebagian kecil sukses dan berjalan lancar, sementara sebagian besar mengalami kegagalan. Tentu akan lebih rumit investasi pada ternak kelinci. Investor yang baik harus mengetahui sejauh mana kemampuan, keseriusan dan kejujuran sang peternak.

Fokus sebagai prinsip

Memelihara kelinci sebagai hasil sampingan adalah cara kerja bermain api. Tak serius dan tak menawan dijadikan pelajaran. Jangankan karyawan yang tinggal di kota, usaha sambilan ternak kelinci para petani di desa pun sering mengalami kegagalan.

Para petani yang sukses beternak kelinci justru adalah mereka yang beternak secara serius dan tidak menempatkan usaha ternaknya sebagai sampingan. Beternak kelinci adalah kegiatan integral pertanian di mana pertanian menghasilkan pakan ternak, sedangkan kotoran ternak menghasilkan tanaman berkualitas.

Di sini, agaknya hukum besi sedang berlaku dengan mengacu pada sebuah pertanyaan, “apakah kau mau jadi karyawan atau jadi peternak? “

Penulis jadi ingat ungkapan Mario Teguh, seorang motivator yang sedang banyak digandrungi orang-orang kota. Ia mengungkapkan, “dia yang mengejar dua ekor kelinci akan kehilangan dua kelinci. Itulah sebabnya, dalam berkarir, dalam bekerja, dalam mengejar suatu tujuan hidup selalu menempellah seperti perangko.”

Kalau hendak diperjelas maka pesan ini barangkali tepat dipraktekkan; kalau mau jadi karyawan, nikmatilah pekerjaan dan perolehan gaji apa adanya. Kalau mau jadi peternak, tinggalkan kerjaan dan fokus menikmati manis-pahitnya berwirausaha.

Faiz Manshur

Penulis Buku Kelinci, tinggal di Bandung

–

http://faizmanshur.wordpress.com

Gelombang krisis keuangan kembali muncul dihadapan kita. Krisis kali ini jauh lebih dahsyat ketimbang krisis moneter tahun 1997 lalu yang melanda hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Krisis finansial saat ini yang mulai terasa dampaknya pada pertengahan tahun 2008 jauh lebih mengerikan karena melibatkan banyak negara besar dan kaya seperti Amerika, Eropa, Jepang dll. Hampir seluruh benua mengalami krisis global yang saat ini sedang menghantam semua negara. Kelesuan ekonomi akibat langkanya likuiditas menyebabkan beberapa perusahaan besar dan lembaga keuangan bangkrut. Tak hanya Bank-bank besar di Amerika dan eropa namun juga industri-industri raksasa seperti industri bijih besi dan baja, industri otomotif, industri kimia dan lain-lain mengalami kelesuan sebagai dampak dari langkanya likuiditas.

Lalu siapakah yang bertanggung jawab atas timbulnya krisis finansial 2008 ini? Dalam beberapa tulisan kesalahan awal ada di negara-negara yang secara vocal mendukung ideologi sistem ekonomi yang sekarang beroperasi tanpa mengindahkan pendapat dan pertimbangan lain yang muncul dari masyarakat. Dengan kata lain sebut saja ideologi kapitalisme yang secara vocal mempengaruhi kebijakan ekonomi global. Adalah keserakahan Wall Street yang mendorong terjadinya krisis finansial 2008 ini karena disanalah semua krisis 2008 berasal.

Negara-negara di kawasan Asia mulai risau menghadapi krisis keuangan saat ini, di Indonesia akibat krisis ini adalah munculnya ketidak stabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menjadi tumpuan perdagangan barang-barang investasi, peralatan produksi, barang elektronik dll. Disamping itu menurunnya permintaan akan produk eksport seperti kelapa sawit, produk tekstil dan hasil bumi lainnya. Karena kesulitan keuangan ini negara-negara yang setia membeli barang-barang produk eksport Indonesia saat ini menurunkan volume atau sama sekali tidak melakukan pembelian. Banyak perusahaan tekstil sudah mulai melakukan PHK dan kecenderungan itu akan terus berlanjut.

Krisis kali ini diramalkan juga akan berdampak pada bidang politik, antara lain menurunnya popularitas dan status Amerika sebagai negara super power yang mengatur ekonomi dunia. Bagi Indonesia yang sedang menghadapi Pemilu 2009, meskipun gejolak ini belum begitu hebat dampaknya bagi masyarakat (karena kesibukan mengurusi Pemilu 2009), namun bagi kalangan dunia usaha krisis kali ini sudah mulai membingungkan. Terutama ketidak stabilan nilai tukar dan keraguan atas perbankan kita. Apakah perbankan kita akan tahan atau tidak dalam menghadapi gelombang besar ini. Sejauh ini baru satu Bank yang menjadi korban, yaitu Bank Centuri yang diambil alih oleh Lembaga Penjaminan Simpanan. Namun apakah akan ada lagi bank lain yang bernasib sama? Semua masih teka-teki.

Belajar dari sini mestinya kita harus melihat kiblat perekonomian kita yang lebih dari 40 tahun mengarah ke Amerika dan Barat. Bahkan kita pernah mengalami euphoria “America” dan “Barat”. Semua sistem dan produk yang berasal dari Amerika dan barat kita terima dan telan habis-habisan. Saat ini mungkin merupakan saatnya kita kembali ke jati diri Indonesia. Menjadikan kemandirian adalah yang utama. Pemerintah mestinya harus lebih konsern atas produk lokal dan mendorong produktifitas rakyat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dari hasil keringat rakyat sendiri.

Pemikiran kembali perlunya re-engineering atas sistem ekonomi yang selama ini kita anut yang semula bertumpu kepada pemikiran dan konsep para industrialis besar dan kaya yang cenderung mengesampingkan usulan-usulan dari para praktisi perekonomian lainnya. Menyusun kembali sistem ekonomi dengan melibatkan partisipasi masyarakat barangkali akan lebih baik ketimbang sistem ekonomi selama ini.

Mari kita hadapi gelombang itu dengan tegar !

Prasetyo Oedjiantono,
tanimaju

Baca sumber link berikut:

Anup Shah, Global Financial Crisis 2008, GlobalIssues.org, Last updated: Sunday.

Finacial Crisis Closes in on General Motor, The Financial Express

Nuansa tebar pesona dengan berbagai cara dilakukan dengan tujuan jelas untuk menarik simpati orang miskin di tanah air yang memiliki jumlah terbesar. Mereka mulai menulis di media dengan topik yang HOT: ekonomi, politik, budaya dan berbagai hal. Kadang topiknya juga sangat bombastis yaitu tentang “ANTI KAPITALISME” yang seumur-umur hanya orang sosialis (kiri) yang selalu berteriak masalah ini. Jangan heran kalau saat ini golongan-golongan yang dulu mengamini penerapan system ekonomi kapitalis dan cenderung memusuhi orang sosialis di Indonesia justru mulai lantang meragukan kesuksesan penerapan sistem ekonomi kapitalis di Indonesia.

Ada dua pandangan saya menghadapi fenomena ini yaitu:

PANDANGAN PERTAMA

Mungkin mengisaratkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya telah matang berpikir dan lebih rasional dalam mensikapi perkembangan ekonomi dunia yang makin hari makin mengkhawatirkan. Dimana sistem ekonomi kapitalisme telah melahirkan banyak orang kaya raya akan tetapi lebih banyak lagi orang miskin yang diciptakan. Jumlah orang miskin jauh lebih banyak dibandingkan orang kaya. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin lebar, ada yang kaya sekali dan ada yang miskin tidak tertolong lagi.

Masyarakat Indonesia mulai memahami bahwa sistem ekonomi kapitalisme hanya mendorong pertumbuhan ekonomi belaka tidak melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perlombaan kepemilikan modal kekuasaan pasar dengan penguasaan teknologi telah melahirkan perlombaan pengrusakan sumber daya alam baik dinegaranya sendiri maupun negara lain. Perlombaan ini telah mengakibatkan rusaknya ekologi bagi seluruh kehidupan di dunia.

Dari hasil KTT G8 Hokkaido Japan, pemimpin negara-negara maju penguasa ekonomi dunia yang tergabung dalam G8 dinilai tidak bertanggung jawab atas kerusakan alam akibat industrialisasi yang mereka kembangkan dan cenderung bertahan untuk menunda-nunda pengurangan emisi sampai 2050. Hal ini semakin jelas menunjukkan bahwa negara-negara penyokong sistem ekonomi kapitalisme ini hanya ingin mengeruk kekayaan belaka tanpa berfikir akibat yang diciptakannya yaitu rusaknya lingkungan dan sumber daya alam negara berkembang. Negara berkembang semakin terpukul: sumber daya alam terkuras (depleted) disisi lain masih harus menanggung beban kerusakan alam lingkungan hidup, dan naiknya harga-harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan energi.

PANDANGAN KEDUA:

Para kontestant calon presiden dan juga calon legislatif yang saat ini mulai berlomba, memahami benar bahwa sumber suara terbesar adalah rakyat miskin di kota dan di desa. Dengan adanya kenaikan harga-harga akibat krisis ekonomi dan energi maka semakin banyaklah orang miskin di Indonesia. Banyak orang miskin “baru” bermunculan akibat PHK, pengangguran dsb.

Dengan memahami ideologi orang miskin maka mereka calon presiden serta calon legislatif akan mendapatkan support dalam perlombaan tahun 2009 nanti. Isu yang mereka bawapun mengikuti kehendak hati orang miskin, tani, nelayan dan buruh tani di desa.

Mensikapi dua pikiran saya diatas, saya tak hendak menentang cara-cara tebar pesona yang fenomental ini, namun saya perlu menjelaskan kepada para kadang tani nelayan dan buruh bahwa seorang pemimpin itu hanya bisa lahir dari massa yang hidup mengitarinya bukan atas dasar dorongan diri sendiri atau golongan. Seorang pemimpin hanya bisa tercipta oleh kiprahnya di garis massa. Seorang pemimpin tidak bisa jatuh dari langit seperti “satryo piningit” dalam legenda Jawa. Tidak bisa seorang yang terlahir dan hidup bergelimpangan harta tiba-tiba menjelma menjadi seorang pemimpin kaum proletar yang miskin. Jadi kadang tani perlu waspada hal itu, jangan-jangan hanya sekedar tebar pesona memikat kaum tani, nelayan dan buruh untuk mendulang suara dalam Pemilu dan Pilpres 2009 nanti. Kalau hal ini yang terjadi, kita akan tertipu lagi, tertipu lagi.

Pilihan kita sudah jelas siapa Presiden dan Partai yang akan kita dukung: mereka adalah figur dan partai yang jelas dan memiliki sejarah yang “Pro Rakyat”, ” Pro perjuangan kaum miskin”, Intelektualitasnya baik, moralnya baik dan anti kekerasan.

Dan yang penting ini: ANTI KAPITALISME :) BERSIKAP berani dalam membela tanah air dan rakyat dari rongrongan kekuatan asing termasuk Amerika dan sekutunya. Kalau anda calon seperti ini TANI MAJU INDONESIA akan menjadi pendorong paling militant.

Merdeka !

/Prasetyo/

By Nick Beams
9 July 2008

Facing what is arguably its most serious crisis since the end of the Second World War, the global capitalist economy has never been in greater need of co-ordinated policies from the world’s major national governments.

But unity and collaboration in the face of the mounting problems posed by climate change, oil and food price hikes and the ever-present threat of recession, have been conspicuously absent from the meeting of the G8 major industrial nations being held in Hokkaido, Japan, this week.

Nowhere were the divisions more apparent than in yesterday’s statement on climate change. After much behind the scenes negotiations, the G8 meeting finally agreed to a communiqué in which the major industrial powers agreed to a “vision” of “achieving at least 50 percent reduction of global emissions by 2050.” However, in order to secure agreement from US President George Bush, who has refused to name any target in the absence of commitments from India and China, the statement added a rider “recognising that this global challenge can only be met by a global response, in particular, by the contributions from all major economies.”

The statement was dismissed by scientists as lagging far behind what was needed to arrest global climate change.

“They could have made progress here by being more specific on the near-term commitments that industrialised countries were willing to make to reduce their own emissions, but they don’t have agreement on that,” Aiden Meyer, a spokesman for the Union of Concerned Scientists, said.

“They could have been more specific on reductions by 2050 from what base year, but they don’t have agreement on that.”

James Hansen, a leading climate scientist at NASA’s Goddard Institute for Space Studies in New York, said it was “a pretence that [industrialised nations] understand the problem. In reality, they are taking actions that guarantee that we deliver to our children climate catastrophes that are out of their control.”

The G8 statement failed to make any commitment on emission reductions over the next decade, action that is regarded as vital. The chairman of the UN’s panel of climate scientists, Rajendra Pachauri, said “very vital details” were missing from the statement. “The sooner we start reducing emissions, the greater the likelihood of avoiding some of the more serious impacts and temperature increases that are going to take place a decade or so down the road,” he said.

The statement was met with immediate criticism from the G5 group of so-called developing countries—Brazil, China, India, South Africa and Mexico—that are scheduled to meet with G8 today.

“Responsibility shouldn’t fall on developing countries for what is an unavoidable responsibility of developed nations,” said Mexican president Felipe Calderon.

South Africa’s environment minister Marthinaus van Schalkwyk called the G8 statement an “empty slogan without substance.”

“While the statement may appear as a movement forward, we are concerned that it may, in effect, be a regression from what is required to make a meaningful contribution to meeting the challenges of climate change. To be meaningful and credible, a long-term goal must have a base year. It must be underpinned by ambitious mid-term targets and actions,” he said.

In any case, even if such commitments were made, they would not prove any more substantial than those made on world poverty. Three years ago, amid great fanfare at the Gleneagles meeting in Scotland, the G8 leaders agreed to increase aid to Africa by $25 billion by the year 2010. As the Hokkaido meeting was being convened it was revealed that a mere 14 percent of the target had been met.

World economy

The G8’s commitments on the world economy were no more specific than those on climate change. The organisation was set up in 1975 to develop co-ordinated action to meet the problems posed by recession and the financial turmoil resulting from the oil price shock of 1973-74. Three and a half decades on, with the world economy facing what the International Monetary Fund has designated as the most serious financial crisis since the Great Depression, such action would seem to be in order.

But the G8 statement contained no concrete measures. After noting that the world economy is facing “uncertainty” as “downside risks persist” and expressing “strong concern about elevated commodity prices, especially oil and food,” the statement went on to assert that “we are determined to continuously take appropriate actions, individually and collectively to ensure stability and growth in our economies and globally.”

It contained a veiled call to the Chinese government to allow an upward movement in the exchange rate of the yuan in order to alleviate global imbalances.

“In some emerging economies with large and growing current account surpluses,” the statement declared, “it is crucial that their effective exchange rates move so that necessary adjustment will occur.” The inclusion of the word “some” marked a change from the communiqué last year, which simply referred to “emerging economies” in general.

The exchange rate issue is only a symptom of more deep-seated problems. A spokesman for Bush declared at the outset of the meeting that the president was in favour a “strong dollar”. However, that would necessitate a rise in US interest rates, a move that would almost certainly set off a new financial crisis in the US and globally. On the other hand, an increase in the value of the dollar would require a lowering of interest rates in other regions, especially in the eurozone. But rather than cutting rates the European Central Bank is maintaining a relatively tight monetary policy in order to combat global inflationary pressures.

The impotence of the G8 is not a product of the individual leaders and governments but the expression of vast changes in the world economy. As the Financial Times noted in a comment published on Monday, the G8 is not master of its own destiny but is being buffeted by “forces and policies from elsewhere.”

“While the G8 accounts for almost half the world’s economic output, developing and emerging economies produce 70 percent of economic growth. Their dynamism outweighs the G8’s size. And by dint of its 10 percent growth rates, China alone contributes as much to the world’s economic growth every year as the US.”

The slippage of the “leading industrial nations,” as the members of the G8 like to designate themselves, is illustrated by the economic decline of the United States. As a comment published last Thursday by Bloomberg News noted: “The dollar’s 41 percent drop against the euro during Bush’s term writes the economic epitaph of an administration that set out to restore American pre-eminence.”

An even more scathing comment, authored by the well-known British historian and journalist Max Hastings, was published in the Guardian on Monday.

The gathering in Hokkaido, he began, conjured up images of a political accident and emergency ward on a Saturday night.

“President Bush, leader of the greatest nation on earth, is discredited and almost time-expired. Gordon Brown leads a government most of whose own members want him to disappear into a hole. Silvio Berlusconi presides over a gangster culture that renders it impossible for Italy to present a serious face to world. Nicolas Sarkozy should enjoy the prestige of a French president secure in office until 2012, but he has grievously injured his own power base by his first-year antics. Russia’s new president Dmitry Medvedev, may well add up to nothing, in the absence of Vladmir Putin to tell him what to think.”

Hastings’ concern over the state of the world’s political leadership was prompted by the fact that the G8 was charged with addressing the “gravest issues of modern times”, including the “shocking evidence on climate change”, world poverty and the economic slowdown in the wake of soaring energy and food prices.

However, it was becoming more difficult to “mobilise an international quorum in support of any objective, however worthy and important.” This was a reflection not only of the loss of authority by the US but was also a consequence of “globalism, which makes it ever harder for any nation to forge a consensus in support of decisive action”.

Things had been much easier for capitalist societies in the Cold War era “when it was perceived as essential to follow strong US leadership”. Hastings forecast that the “global predicament” would have to get a “great deal worse” before the members of bodies such as the G8 “acknowledge that common action against shared perils must transcend the familiar, disastrously outdated pursuit of national interests.”

Hastings’ hope that global events will alert world leaders to the dangers of the unfettered pursuit of national interest—rather in the manner of an English schoolmaster knocking sense into a class of rowdy students—is completely misplaced. As the current G8 meeting demonstrates, far from bringing greater international unity and co-operation, the global economic and environmental problems will bring greater national divergence and conflict among the capitalist powers.

This is because the divisions are not the product of individual politicians or the result of lack of knowledge or understanding but are rooted in the very nation-state structure of the world capitalist order.

Pada awalnya manusia melakukan pekerjaan bertani semata untuk memenuhi kebutuhan pangan dirinya dan keluarganya. Kemudian berkembang menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar dengan sistem barter atau jual. Lahan yang dipergunakanpun relatif sempit sebatas tanah disekitar rumah yang berbatasan dengan hutan belantara atau sungai. Kehidupan masyarakat primitif ini juga diselingi dengan perburuan binatang liar untuk mendapatkan daging sebagai sumber makanan yang bergizi. Dunia pertanian berevolusi lebih lanjut kearah pertanian skala besar dengan sasaran perdagangan hasil pertanian dengan daerah dan pasar yang lebih luas.

Pertanian skala besar dengan komoditas tanaman industri seperti rempah, kayu, dimulai pada jaman kolonial yang dimotori oleh bangsa-bangsa Eropa seperti: Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol dll. Dengan memanfaatkan hutan yang masih perawan di daerah timur jauh yang tropis untuk dirombak menjadi lahan perkebunan. Komoditas rempah-rempah yang ditanampun sebatas yang dibutuhkan antara lain: lada, kemukus, kayu manis, kina dan tanaman obat lainnya. Juga tanaman kopi, panili dsb.

Kehidupan yang semakin maju ternyata harus didukung oleh sumber energi sebagai penggerak mesin-mesin dan peralatan elektronics di rumah, kantor dan fasilitas umum yang beroperasi selama 24 jam terus menerus. Sayangnya sampai sekarang ini baru sumber energy fosil berupa minyak bumi yang mampu memenuhi kebutuhan itu dengan aman. Sedangkan sumber energy dari air dan panas bumi tidaklah begitu besar. Sumber energy fosil adalah sebuah berkah dari alam yang tak perlu banyak usaha untuk pemanfaatan sebagai sumber bahan bakar. Selain itu sumber energy fosil ini sifatnya habis pakai, setelah dibakar habis. Manusia tidak bisa membuat bahan bakar minyak. Manusia hanya bisa menambang saja. Lama-kelamaan sumber BBM ini akan habis terkuras (depleted) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebenarnya terdapat sumber energy sangat besar yang mampu menopang kehidupan modern ini, yaitu “energi nuklir” yang dihasilkan dari proses reaksi inti dari unsur-unsur radio aktif. Pada reaksi inti ini kemudian menghasilkan energy panas yang luar biasa besarnya yang kemudian dimanfaatkan untuk memanaskan air dan menghasilkan tenaga uap air untuk memutar turbin generator listrik. Namun pembangkitan energy listrik dengan reaksi nuklir ini belum aman mengingat setiap saat energy build- up dari reaksi nuklir ini bisa tak terkendali dan bersifat terus-menerus secara berantai yang memungkinkan menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat dan mematikan semua kehidupan disekitarnya. Limbah nuklir dan radiasi nuklir memiliki sifat menghancurkan dan mampu merubah struktur molekul lain yang terinfeksi radiasi nuklir. Sel-sel pembentuk genetika umat manusia dan kehidupan lain dapat berubah atau termutasi akibat dari radiasi nuklir ini. Oleh karena itu energi nuklir banyak ditolak didunia ini.

Akhirnya mau tak mau manusia harus mencari sumber energi bersih lain yang dapat diperbaharui (renewable) selain minyak bumi dan nuklir. Limbah sampah untuk dirubah menjadi sumber energy. Kotoran hewan dan manusia dirubah menjadi energy “biomas”. Namun produksi biomas dalam skala besar masih sulit dilakukan. Energy sampah berpotensi besar untuk diusahakan namun tehnologinya masih belum mendukung meskipun sudah dicoba.

Yang sekarang ini cukup berpotensi diusahakan dalam skala besar adalah sumber energy dari bahan baku produk pertanian yaitu berupa: “biodiesel” berupa minyak solar yang diproduksi dari bahan baku buah Jarak pagar, buah kelapa, kelapa sawit dll. Kemudian ada lagi “bioethanol” berupa alkohol yang diproduksi dari biji jagung, ketela pohon dll.

Dengan naiknya bahan bakar minyak yang sangat tinggi akhir-akhir ini, produksi biosolar dan biodiesel maupun bioethanol semakin digenjot. Hal ini berakibat tersedotnya secara besar-besaran minyak sawit, biji jagung dan lain-lain menjadi bahan baku energy. Tentu saja ini menjadi tantangan baru bagi kadang tani untuk mengambil posisi yang lebih baik. Apakah akan ikut memberi support terhadap kebutuhan bahan baku energy bersih ini dengan menanam tanaman energy?

Kalau menilik luasan kepemilikan lahan bagi petani di P. Jawa yang rata-rata cuma 4000 s/d 5000 M2, maka jelas kesempatan ini sulit untuk diambil. Barangkali petani di luar P. Jawalah yang memiliki kesempatan itu. Petani di P. Jawa yang subur mungkin akan lebih cocok bertanam tanaman pangan, mengingat harga produk pangan yang masih lebih tinggi dibandingkan biji jarak yang Rp 500,-/kg. Atau jagung yang Rp. 2500,-/kg. Lahan kering/tegalan mungkin akan lebih baik ditanam jagung yang harganya terus melonjak akibat dari kebutuhan supply pabrik bioethanol untuk sumber energi bersih.

Fenomena seperti ini telah dibaca jauh-jauh hari oleh kapitalis asing yang menguasai tehnologi. Lahan-lahan “ngangggur” di luar Jawa seperti Sumatra, Kalimantan dll telah mereka kuasai dan dirombak menjadi lahan kelapa sawit. Terjadilah peristiwa seperti jaman kolonial kembali, petani setempat melakukan kerja terhadap perusahaan asing di sektor perkebunan sawit untuk kebutuhan sumber energy yang diekport ke luar negeri.

Saat harga minyak bumi membumbung, lahan minyak Indonesia sudah ditangan asing. Saat harga sawit membumbung lahan dan hutan kita sudah ditangan asing atau kapitalis lokal yang diback up modal asing. Trus kapan kita kebagian rejeki dari tanah sendiri?

/Prasetyo/

HARGA JAGUNG MELONJAK,

Medan (ANTARA News) – Petani dalam negeri diminta mengembangkan terus tanaman jagungnya memanfaatkan permintaan yang tinggi atas komoditi itu pada tahun ini yang akhirnya mendorong lonjakan harga jual di pasar luar dan dalam negeri.

“Harga jual jagung di pasar internasional pada tahun ini akan semakin tinggi. Bahkan pada kwartal II diprediksi bisa menembus Rp3.650 per kg (harga CIF),” kata Ketua Dewan Jagung Nasional, Tony K Kristianto, di Medan, Jumat. Lihat berita selengkapnya disini.

HARGA JAGUNG MENGKHAWATIRKAN PARA PETERNAK SEDUNIA

Jepang khawatirkan harga Jagung yang tinggi menyebabkan peternak beralih ke pertanian. Jepang adalah negara yang 100% mengimport produk makanan ternak termasuk jagung dan kedelai. Harga jagung yang trus naik akibat imbas harga minyak menyebabkan biaya produksi peternakan seperti sapi, babi dll melonjak tajam dan menyebabkan para peternak beralih profesi. Beritanya lihat disini

PEMERINTAH DIDESAK MENERAPKAN HARGA JAGUNG SECARA REGIONAL

Pemerintah didesak untuk membeli jagung pada masa panen raya. Saat ini harga jagung makin tinggi di pasaran sudah mencapai Rp 3000,-/kg.

“Selain itu, permintaan terhadap jagung baik di dalam negeri maupun luar negeri cukup besar, seperti di Malaysia sebanyak 3 juta ton per tahun, Filipina 1,5 juta ton per tahun, Korea 12,5 juta ton per tahun dan Vietnam 1 juta ton per tahun.”

“Produksi jagung Indonesia saat ini sebanyak 11,6 juta ton dengan produksi sekitar 12 juta ton, sehingga masih harus mengimpor sekitar 600 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.”

Beritanya disini

JAGUNG DAN BIOETHANOL

Sebagai bahan baku sumber energy “bioethanol”, lonjakan harga jagung secara global menghantam produksi bioethanol. Harga jagung akan tetap tinggi seiring kebijakan pemerintah Amerika untuk mengurangi lahan untuk tanaman jagung. Beritanya disini.

“Jagung Oh Jagung Trus tanam Jagung “

/tanimaju/

Globalisasi yang sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia pada awal-awal tahun 2000,-meskipun banyak ditolak oleh masyarakat dimasa lalu- ternyata kini menghasilkan banyak permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat bawah. Liberalisasi pasar yang pada hakikatnya merupakan agenda negara-negara produsen (baca negara Industri) untuk memaksakan kehendak terhadap negara dunia ketiga yang miskin, untuk menerima globalisasi pasar, dimana semua bangsa-bangsa memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memasuki pasar negara lain tanpa batas.

Para pemuja sistem pemasaran global ini menganut anggapan bahwa persaingan bebas adalah hukum pemasaran yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, distribusi dan harga semata namun oleh kebijakan pemimpin negara-negara sehingga ide pemasaran global tersebut bisa diterima oleh masyarakat dunia tanpa perlawanan.

Namun penerimaan terhadap ide globalisasi itu sebenarnya harus dilandasi alasan yang rasional apakah produk lokal negara-negara itu sudah memiliki standard kualitas yang sama, apakah produk lokal sudah mampu bersaing dengan produk negara-negara lain. Kesiapan industri negara dunia ketiga apakah telah mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang bisa bersaing dengan produk negara maju.

Di bidang pangan dan pertanian, globalisasi pasar sudah merambah Indonesia dengan gencarnya. Produk-poroduk pangan import telah memenuhi gerai-gerai baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Pertanyaanya adalah apakah produk Indonesia juga secara berimbang dapat memasuki pasar ekport? Ini yang harus kita jawab. Apakah di negara Barat dan Asia Timur misalkan barang-barang produk Indonesia sudah dapat memperoleh tempat di gerai-gerai mereka sebagaimana barang-barang China, Jepang, Thailand, Australia, Amerika, dan Eropa di Indonesia. Kalau produk Indonesia belum memperoleh tempat secara berimbang, maka yang terjadi adalah ketidak adilan. Indonesia baru sebagai pasarnya negara Industri belaka sebaimana dikhawatirkan oleh banyak orang dimasa lalu.

Globalisasi pasar adalah pasar bebas yang membebaskan negara maju untuk mengakses pasar negara berkembang secara bebas. Ini adalah bentuk penjajahan yang menyengsarakan rakyat kecil di negara dunia berkembang. Kita harus menolak bukan membiarkannya seperti sekarang.

Dampak yang bisa kita lihat adalah seperti sekarang ini. Rakyat kecil kita hanya sebagai pemakai atau user dari produk negara-negara Industri maju. Lalu bagaimanakan nasib petani, buruh dan nelayan kecil Indonesia yang perpenghasilan rendah, mereka harus bersaing dengan industri-industri besar dunia dalam memproduksi bahan makan yang baik dan berkualitas dengan modal yang sangat-sangat minim.

Ketidak siapan para petani, nelayan dan dunia industri dalam persaingan global ini sebenarnya bukan murni tanggung jawab pemerintah namun tanggung jawab seluruh masyarakat dan para politisi Indonesia yang telah dengan gegabah mengambil sistem ekonomi kapitalis seutuh-utuhnya sebagai basis seperti sekarang ini. Dan pemerintah, yang tertekan oleh penguasa dunia, terus mendorong sistem kapitalis terus tumbuh subur tanpa mengindahkan teriakan rakyat kecil.

Kunci keberhasilan suatu perusahaan atau negara dalam sistem pasar global seperti itu terletak kepada beberapa hal: permodalan yang cukup besar, kualitas barang yang memenuhi standard mutu minimum, jangkauan distribusi barang untuk mampu sampai negara tujuan, managemen pemasaran global, Sumber Daya Manusia dll. Hal itu belum dimiliki oleh sebagian besar industri kita, bagaimana kita mampu bersaing di pasar global?

Dipihak lain, petani dengan kepemilikan lahan yang sangat sempit 4000 s/d 5000 M2 sangat sulit untuk menghasilkan panen yang bisa menutupi kebutuhan hidup yang makin hari makin tinggi. Buruh tani dan para pedagang kecil di desa menghadapi serangan kaum kapitalis lewat gerai waralaba, pasar swalayan, seperti IndoMaret, AlfaMart dan sejenisnya yang notabene dimiliki konglomerasi Indonesia yang menjual barang produk lokal dan import dengan harga murah, menyerang ke pelosok negeri, mengancam rakyat kecil yang berdagang di pasar tradisional.

MAHALNYA ENERGI

Disisi lain krisis energi sebagai akibat dari rusaknya lingkungan hidup, ekplorasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, pemborosan pemakaian BBM dan sebagainya telah mengakibatkan biaya produksi dan distribusi semakin hari semakin tinggi. Kualitas produkpun lambat laun akan merosot dan tertekan karena produsen menekan biaya. Energi alternatif seperi Biosolar, Solar energy, Biomass, meskipubn terus dikembangkan namun dalam waktu dekat belum mampu mengganti energy fossil yang sebentar lagi akan habis.

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Petani juga dihadapkan pada persoalan kerusakan sistem ekologi yang diakibatkan oleh: tatacara produksi yang tidak mendukung kelangsungan hidup alam dan lingkungan, pemakaian pupuk dan obat-obatan kimiawi, tata sumber daya air yang makin hari terabaikan, expansi dan relokasi industri, menipisnya sumber air sebagai akibat dari penebangan hutan dan juga pohon besar di lahan pertanian pegunungan untuk dikonversi ke lahan pertanian semusim, pemanasan global dll.

Kerusakan lingkungan tidak hanya oleh proses produksi pertanian yang bermasalah, namun juga oleh meledaknya jumlah penduduk yang mendorong alih lahan dari lahan pertanian ke perumahan dan industri. Pertahun di Jawa Tengah saja terjadi 2,400 – 2,500 Ha lahan pertanian berubah menjadi lahan perumahan dan industri. Potensi kehilangan panen sebesar 12,000 – 12,500 ton beras per tahun (Kompas online 10 Mei 2007). Akhir-akhir ini kecenderungan petani memanfaatkan kayu sebagai sumber energi akan semakin meningkat seiiring naiknya BBM. Hal yang tak bisa dihindari.

AIR SEBAGAI KOMODITAS

Air bagi petani adalah darah yang mengairi tubuh tanaman yang diharapkan. Management perairan yang baik diharapkan tidak hanya oleh petani itu sendiri namun seluruh mahluk hidup yang ada di desa maupun di kota. Saat ini kaum kapitalis melihat air sebagai barang yang sangat bernilai untuk diperdagangkan. Tak heran jika kita saat ini banyak melihat AIR DALAM BOTOL KEMASAN dipasarkan di kota-kota yang ternyata diambil dari mata air-mata air di gunung yang notabene adalah sumber air penghidupan bagi petani dan pertaniannya. Banyak sudah konflik kepentingan antara petani dan pemerintah maupun pengusaha soal air bagi penghidupan ini. Dan tampaknya petani tetap menjadi yang harus mengalah.

Dalam situasi yang serba sulit ini, yang diperlukan Indonesia adalah keberanian untuk melawan. Penolakan terhadap Pasar Global demi melindungi rakyat kecil menjadi desakan berbagai pihak. Keberanian petani, buruh tani dan nelayan untuk membangun kekuatan yang solid akan sangat membantu menahan himpitan berbagai tekanan. Keberanian generasi muda meninggalkan pola hidup yang kebarat-baratan yang konsumeristis dan andil dalam memperjuangkan masa depan negeri menjadi dorongan yang kuat untuk berbaikan kehidupan dimasa datang. Saatnya negara dan penguasa berpihak terhadap rakyat atau rakyat akan meninggalkannya.

Selamat berjuang para kadang tani dan nelayan.

Salam

Prasetyo

/tanimaju/

Namun suatu hal yang tak lazim, dilakukan oleh Tung Desem Waringin seorang motivator yang sedang mencari sensasi dalam mempromosikan buku barunya itu yaitu dengan menebar uang pecahan Rp 1000,-, Rp. 5000,- dan Rp. 20.000,- dari pesawat udara. Ditengah kemiskinan yang makin hari makin bertambah, harga-harga BBM dan bahan pokok melejit aksi Tung sangat tidak terpuji. Rakyat miskin berebut uang menjadi suatu obyek yang dapat memikat dan menjadi berita sensasi yang hebat untuk banyak orang, tontonan yang dapat menarik simpati pemujanya – kaum borjuis kota – untuk membeli buku barunya. Kemiskinan bagi Tung adalah obyek yang potensial bagi pijakannya dalam memasarkan hasil karyanya. Cara berpikir yang gila dan melecehkan bangsa Indonesia.

Psycholog terkemuka Dr. Sartono Mukadis mengatakan: “kondisi sosial masyarakat makin timpang antara yang kaya dan yang miskin. Tindakan ini tidak pada tempatnya. Padahal mereka terpelajar. Tindakan ini gila, untuk pamer saja. Kan kini banyak yang melarat”. (Koran Tempo 3 Juni 2008).

Siapa suruh anda jadi miskin? Kemiskinan telah menjadi bahan mainan orang berduit, obyek yang menarik bagi orang tertentu. Orang miskin adalah asset atau benda yang bisa dijual, alat golongan tertentu untuk meyakinkan kepada kelompok lain akan eksistensinya. Alhasil kemiskinan pulalah yang mendorong terjadinya kekerasan politik di negeri ini. Seorang pengangguran yang tidak mengerti sedikitpun soal politik bisa dilibatkan pada anarkisme politik, dengan mengatasnamakan agama dengan imbalan uang lelah sebesar dupuluh ribu, tigapuluh ribu. Dengan uang sebesar itu mereka bersedia “bonyok” dihajar lawan yang ternyata juga dibayar sebesar itu. Sandiwara tawuran politik sudah lazim dinegeri ini. Sehingga muncul kelompok demontrans bayaran yang siap dipanggil untuk suatu proyek demo tertentu.

Kemiskinan sistematis yang diawali oleh lepasnya kendali rakyat dalam kontrol keuangan penyelenggara negara dimasa lalu, sehingga penguasa dapat seenaknya melakukan korupsi uang hutang luar negeri, pencurian sumber daya alam, lewat kebijakan-kebijakan pemerintah yang manipulatif dsb. Korupsi inilah bencana bagi seluruh rakyat Indonesia, meruntuhkan martabat dan harga diri yang selama ini dijunjung tinggi. Penghinaan dari RAS masyarakat tertentu terhadap bangsa kita terjadi dimana-mana, baik dilakukan didalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Baik dilakukan oleh pribadi seperti Tung Desem lewat tebar uang dari udara dan bahkan Pemerintah Indonesia lewat Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Petani, buruh tani dan nelayan adalah kelompok masyarakat paling bawah yang secara struktural miskin, jumlahnya paling besar di negeri ini. Keberhasilan masyarakat paling bawah ini dalam pergulatan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan menjadi penentu masa depan negeri ini. Kemerdekaan petani, buruh tani dan nelayan menjadi prasarat bagi kemakmuran bangsa. Keterlibatan mereka dalam struktur politik menjadi hal yang sangat mendesak sehingga mereka ikut terlibat didalam menentukan kebijakan negeri ini yang selama ini mandatnya diberikan kepada para politisi partai-partai yang ternyata membohongi dan busuk.

Saatnya kita harus bangkit melawan !

Penjelasan berikut ini disarikan dari dua buku: (1) karangan Coen Reijntjes, Bertus Haverkort, dan Ann Waters-Bayer, Farming for the Future: An Introduction to Low-External-Input and Sustainable Agriculture, Netherland: ILEIA, 1992; dan (2) buku karangan Jules N Pretty, Regenerating Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Self-Reliance, London: Earthscan, 1996.

Kata ‘berkelanjutan’ (sustainable), sebagaimana dalam kamus, mengacu pada makna “mengusahakan suatu upaya dapat berlangsung terus-menerus, kemampuan menyelesaikan upaya dan menjaga upaya itu jangan sampai gagal”. Dalam dunia pertanian, ‘berkelanjutan’ secara mendasar berarti upaya memantapkan pertanian tetap menghasilkan (produktif) sembari tetap memelihara sumber daya dasarnya.

Sebagai contoh, Komite Penasehat Teknis Grup Konsultatif Riset Agraria Internasional (TAC/CGIAR) 1988) menyatakan, “Pertanian berkelanjutan adalah manajemen sumber-sumber daya secara berhasil bagi agraria untuk mencukupi perubahan-perubahan kebutuhan manusia sembari tetap merawat dan meningkatkan kualitas lingkungan dan perbaikan sumber-sumber daya alam.”

Dengan demikian, pertanian berkelanjutan merupakan suatu pilihan lain atau “tandingan” bagi pertanian modern. Akan tetapi, sebagai tandingan bagi pertanian modern, selain kata berkelanjutan, ada juga yang menggunakan istilah:

1. pertanian alternatif,
2. regeneratif,
3. input eksternal rendah,
4. bekelanjutan input rendah,
5. bekelanjutan input seimbang,
6. conservasi-sumber daya,
7. biologis,
8. alamiah,
9. pertanian ekologis (ramah lingkungan),
10. agro-ekologis,
11. pertanian organis,
12. biodinamis, dan lain sebagainya.

Baik pertanian berkelanjutan dan berbagai istilah lainnya, umumnya mengandung suatu makna penolakan terhadap pertanian modern. Penolakan itu karena pertanian modern diartikan sebagai cara bertani yang menghabiskan sumber daya, pertanian industri, dan pertanian input eksternal tinggi atau intensif.

Sebagai gambaran sederhana, pertanian modern memakai masukan (input) luar seperti pupuk pabrik, bibit pabrik, pestisida dan herbisida kimia pabrik, yang umumnya merusak kelestarian tanah dan alam. Sebaliknya, suatu pertanian berkelanjutan lebih mengandalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia seperti bibit lokal, sumber air, matahari, dan teknologi yang ramah lingkungan; dan juga sangat mengutamakan pemanfaatan pupuk kandang (kompos) dan pengendali hama alami atau pestisida dari bahan-bahan alami.

Oleh karena itu, inti pemahaman pertanian berkelanjutan adalah sangat mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal beserta pengetahuan lokal.

Untuk lebih memudahkan pemahaman, Nicanor Perlas mengembangkan konsep pertanian berkelanjutan ILEIA (buku Farming the for Future); dan Perlas berhasil merumuskan Tujuh Dimensi Pertanian Berkelanjutan (baca: Nicanor Perlas, “The Seven Dimensions of Sustainable Agriculture”, makalah pada Konferensi Internasional II Forum Pembangunan Asia yang diadakan ANGOC di Filipina, tanggal 22-26 Februari 1993).

Dari berbagai bahan tersebut, penulis mencoba menyadur tujuh dimensi pertanian berkelanjutan tersebut ke dalam Bahasa Indonesia yang mudah dipahami, sebagaimana berikut ini.

Pertanian berkelanjutan harus menjadi pertanian:

1. Ramah Lingkungan;
2. Menggairahkan kehidupan ekonomi;
3. Adil dan layak secara sosial;
4. Peka pada nilai budaya;
5. Mampu mengembangkan teknologi tepat guna;
6. Mampu menjadi pengetahuan yang menyeluruh;
7. Menjadi obor bagi kemanusiaan.

Namun, semua itu tidak berarti tanpa menyadari bahwa pilar terpenting dari pertanian berkelanjutan, selain lingkungan alam, adalah manusia. Pertanian berkelanjutan akan terwujud bila manusia bersungguh-sungguh memahami bahwa cita-cita pertanian berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila dilandasi suatu pembaruan atau reformasi atas sumber-sumber daya alam dan agraria di mana rakyat secara adil dan setara dapat merasakan dan memanfaatkannya.

diambil dari halaman ini

Partisipasi dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kepada kaum tani terlihat masih semu, subsidi makin membuat petani tergantung terhadap pemenuhan benih. Dengan kata lain, makin memasung kemandirian yang sebelumnya telah melekat pada masyarakat tani. Kondisi itu menyebabkan masyarakat tani kita-meminjam istilah Nasikun (1996)-tidak memiliki “posisi” yang kuat untuk memengaruhi tiga jenis pasar yang mereka hadapi, yakni pasar sarana produksi, pasar hasil produksi, dan pasar barang-barang kebutuhan hidup mereka.

Korporasi menciptakan ketergantungan benih dan menindas petani

Kebijakan pada tahun 1967, yang disebut pemerintahan rezim Orde Baru dengan Revolusi Hijau. Telah mengubah sistem pertanian Indonesia dari multisistem ke monosistem, dari multikultur ke monokultur dan memperbesar biaya yang harus dibayar kaum tani. Hampir semua asupan, kecuali tenaga kerja mereka sendiri. Asupan produksi berupa bibit unggul, pupuk buatan, dan pestisida harus dibeli oleh petani dari toko-toko besar yang merupakan outlet dari korporasi transnasional.

Kehadiran  korporasi benih makin menambah problem pertanian. Seperti halnya PT BISI merupakan pabrik yang berproduksi di bidang pembenihan jagung, lombok, semangka, sayur mayur, dan benih tanaman pertanian lain. Melalui kerjasama semu dengan petani Karesidenan Kediri. PT BISI menjual benih di pasaran seharga RpRp45.000,- dan bersedia membeli hasil panen diambil langsung ke sawah dan dihargai Rp1.200/Kg. Apabila dalam proses penangkaran, proses pembuatan benih, pihak petani tidak melakukan pemotongan kembang sari, maka pihak petani akan dikenai potongan harga sebesar Rp500/Kg, jadi tinggal Rp700/kg.

Melalui langkah itu, pihak PT BISI hanya menyediakan benih dan menjadi distributor, namun lebih tepat disebut sebagai pemberi kemasan atau label dari hasil produksi petani, kemudian menjualnya lagi ke petani dengan keuntungan harga yang berlipat-lipat. Perusahaan tersebut hanya melakukan pemipilan dari jagung glondong, ovenisasi, memberikan fungisida, mengemas, dan menjual kepada petani dengan harga 25-43 kali lipat (dari petani Rp1.200 dijual ke petani lagi minimal dengan harga Rp30.000; atau biaya proses pemberian label sebesar Rp28.800,-) yang sekaligus menjadi keuntungan perusahaan benih.

Dari hampir 35 juta jiwa penduduk Provinsi Jawa Timur, 60 persen tinggal di pedesaan dan 19,10 persen atau sekitar 6.979.565 jiwa berada dalam kondisi yang amat miskin. Padahal, secara umum, kehidupan pedesaan ditopang dari sektor pertanian (Dokumen RPJMD Provinsi Jatim).

Jagung merupakan salah satu andalan produk pertanian di Jatim, contohnya adalah Kabupaten Kediri. Produktivitas tanaman jagungnya sangat menonjol di kecamatan Grogol, mencapai 99,4 kw/ ha tahun 2003, Gampengrejo 76,5 kw/ha, papar 76 kw/ha, Ngadiluwih 70,6 kw/ha. Sementara wilayah yang paling rendah produktivitas jagungnya adalah kecamatan Kandangan (44,4 kw/ha), Semen (45,4 kw/ha). Sementara itu, biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang petani selama memproduksi jagung untuk lahan seluas 85 ru (1 ru = 3,5 x 3,5 M) atau sekitar 1.200 M2; mulai biaya penanaman, perawatan, pemupukan, dan panen adalah sebagai berikut:

„X Benih 2,5 kg   @ Rp. 45.000  = Rp.  112.500,-
„X Pengairan 5 kali x 5 jam  @ Rp.   6.000  = Rp.  150.000,-
„X Pemupukan sebanyak 3 kali jenis MPK @ Rp. 3.750
„X 1) umur 10 hari sebanyak 30 kg   = Rp.  112.500,-
„X 2) umur 20 hari sebanyak 50 kg   = Rp.  187.500,-
„X 3) umur 45-55 hari sebanyak 20 kg   = Rp.    75.000,-
„X Pupuk kandang (kotoran ayam) Rp. 75.000/cikar = Rp.    75.000,-
Total        = Rp.  712.500,-
Hasil panen 1 ton dengan harga jual jagung Rp. 1.200/kg = Rp. 1.200.000,-

Dengan demikian, hasil penanaman jagung Rp1.200.000.- dikurangi harga produksi Rp712.000,- adalah Rp487.500,- Jumlah pendapatan tersebut belum termasuk biaya buruh tanam, rawat, dan panen.

Pertengahan Februari 2005, dua orang petani di Kabupaten Nganjuk divonis bersalah oleh pengadilan setempat sebagai pelaku tindak pidana melakukan sertifikasi benih tanpa izin, dengan hukuman enam bulan penjara yang dilaksanakan dengan tuntutan jaksa hukuman percobaan satu tahun, tetapi majelis hakim memutuskan dua tahun percobaan. Landasan hukum yang digunakan menjerat sang petani jagung itu pasal 61 ayat (1) jo. pasal 14 ayat (1) UU No. 12/1992 tentang Budidaya Pertanian (kutipan putusan Pengadilan Ngeri Nganjuk). Sedangkan pada akhir Mei 2005 lalu, diketahui ternyata kasus petani Nganjuk itu bukan satu-satunya kasus. Kasus serupa terjadi di beberapa kabupaten lainnya, yaitu di Kabupaten Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Umumnya, para petani dituduh melakukan sertifikasi ilegal dan pelapornya sama, yakni PT BISI Kediri.

Padahal, selama ini, jagung-jagung berlabel “yang katanya bibit unggul” dan dijual di pasaran tidak pernah mencantumkan bagaimana cara tanam, ciri tanaman yang membedakan antara satu dengan yang lain, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sertifikasi. Artinya, petani sengaja dibuat tidak tahu tanaman yang mereka tanam sendiri dan “dibodohkan” agar mereka tidak bisa melakukan penangkaran benih dan terus membeli benih dari perusahaan, sehingga petani menjadi serba bergantung.

Jadi, rencana subsidi untuk menjangkau harga benih di pasaran, bukan pilihan yang tepat untuk memberdayakan petani dan masa depan pangan. Sebab, yang diperlukan adalah bagaimana petani tidak mengalami distorsi budaya terus-menerus dengan menjadi konsumen benih. Maka, dibutuhkan kebijakan populis agar petani bisa mencipta benih, mempunyai keberlanjutam sistem tata kelola lahan, meningkatkan produktivitas, distribusi, dan menjamin pemasaran produknya. Jika ketergantungan tani pada sarana produksi (benih, pupuk, pasar), berkurangnya lahan, krisis air, impor beras dan hasil pertanian lainnya, tidak dihentikan. Maka ancaman ketahanan pangan bukan lagi utopis.

*Artikel ini dimuat di Forum Artikel Kompas Jawa Timur (18/07/06).

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Sardiyoko
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur
Email Sardiyoko
Telepon kantor: +62-031-501 4092
Mobile:
Fax: +62-031-505 4313
Tanggal Buat: 20 Jul 2006 | Tanggal Update: 20 Jul 2006